oleh: Risky Prasetya

Intragenerational Economic Mobility in Indonesia: A Transition From Poverty to The Middle Class in 1993-2014

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia tengah mengalami transformasi ekonomi yang sangat pesat, yang juga diiringi dengan pertumbuhan pendapatan perkapita. Tentu fenomena ini membawa perubahan besar bagi masyarakat Indonesia yakni masyarakat yang dulunya berada pada kelas bawah kini memasuki kelas menengah. Perubahan pada struktur kelas menengah ini menjadi sebuah gambaran yang relevan dengan kondisi pembangunan Indonesia, karena menurut prakiraan ini akan menjadi arah agenda masa depan kebijakan di Indonesia. Hal ini juga dibuktikan dengan data pada kelima gelombang IFLS menunjukkan adanya penurunan tingkat kemiskinan pada masyarakat Indonesia dari 86,1% pada tahun 1993 menjadi 20,2% di tahun 2014 yang mana pada data ini didominasi perkembangan signifikan pada masyarakat kelas menengah.

Tetapi pada kenyataanya, komposisi kelas menengah di Indonesia sangat rapuh. Hanya segelintir kecil dari masyarakat kelas menengah yang mampu bertahan pada kelas menengah dengan konsisten. Meski demikian, terdapat juga peluang bagi kelas bawah untuk naik ke kelas yang lebih tinggi dikarenakan beberapa faktor, seperti akumulasi pada modal fisik yang membawa pada transisi dari masyarakat ekonomi kelas bawah menuju kelas atas. Selain itu, analisis ekonometri juga menunjukkan adanya faktor lain seperti  tingkat pendidikan, status pekerjaan, ketersediaan akses dan infrastruktur, serta investasi bidang kesehatan menjadi faktor pendorong dari dinamika pada kelas menengah di Indonesia. Pada penelitian itu juga diungkap adanya hubungan ketergantungan antara problematika kemiskinan dengan pertumbuhan masyarakat kelas menengah, hal ini menunjukkan bahwa kemajuan untuk menekan angka kemiskinan harus dibarengi dengan peningkatan kelas menengah, begitupun sebaliknya.

Lalu bagaimana dengan kontekstualisasinya saat ini?, Transformasi kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia dalam dua dekade belakangan ini telah membawa dampak perubahan yang signifikan. Menurunnya angja kemiskinan serta mobilitas kelas menengah menjadi indikator terpenting dalam perkembangan kemajuan ekonomi yang mana fenomena ini selaras dengan cita-cita nasional pendiri bangsa. Kehadiran kelas menengah yang signifikan bukan hanya sebagai tanda kekuatan ekonomi, tetapi juga bisa menjadi pemeran penting dalam menentukan arah kebijakan dan konsolidasi demokrasi. Tumbuhnya masyarakat kelas menengah telah membawa atmosfer baru dalam pola konsumsi, permintaan pelayanan publik, serta kehadiran pada kehidupan politik yang lebih aktif.

Namun, walaupun pertumbuhan masyarakat kelas menengah di Indonesia terus terjadi, banyak sekali tantangan yang mengancam. Salah satunya adalah pemerintah harus bisa memastikan kondisi ekonomi dan stabilitas sosial bagi kelas menengah yang mana keadaanya tidak stabil dan bisa saja kembali pada garis kemiskinan. Sehingga diperlukan adanya kebijakan yang menjadi indikator utama yang mentransformasi kondisi kelas menengah seperti akses terhadap pendidikan, fasilitas kesehatan, dan pekerjaan yang menjamin adanya mobilitas ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, konteks geografis yang beragam di Indonesia harus didukung dengan kebijakan yang inklusif dalam infrastruktur dasar seperti ketersediaan air bersih, listrik, dan sarana transportasi sehingga dapat mendukung pembangunan bagi kelas menengah yang stabil sekaligus inklusif yang dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang merata di seluruh Indonesia.

In The Name of Adat: Regional Perspectives on Reform, Tradition, and Democracy in Indonesia

Fenomena ketertarikan pada adat di Indonesia pada saat ini bukan hanya sekadar bagian dari diskursus internasional mengenai hak-hak adat, tetapi juga sebagai refleksi tradisi ideologi yang menjadikan tanah, masyarakat, dan adat sebagai acuan normatif dalam perjuangan politik. Kepemilikan atas tanah menjadi salah satu tanda yang menunjukkan bagaimana kebangkitan adat memberi manfaat yang signifikan. Banyak masyarakat adat di Indonesia dapat mengakses tanah dan sumber daya alam melalui aturan dan hak adat yang terbatas dan diakui secara lokal, namun tidak diakui secara hukum. Kejadian seperti ini membuktikan adanya legitimasi perampasan, pengusiran masyarakat adat, serta ketidakadilan yang diciptakan oleh negara dan para korporasi. Dibutuhkan pengakuan hukum yang jelas atas hak-hak yang berkenaan dengan masyarakat adat sebagai prasayarat untuk kestabilan hubungan antara masyarakat adat dan negara di masa depan.

Gerakan-gerakan atas nama adat telah memberikan dampak signifikan bagi masyarakat sipil, dukungan terhadap hak-hak atas tanah adat, serta membawa pengaruh suara politik bagi masyarakat marginal. Ada harapan bahwa gerakan ini akan mengonsolidasi berbagai elemen organisasi yang berlatar belakang berbeda namun memiliki tujuan dan kepentingan yang sama, yakni memperjuangkan isu yang cenderung mengarah pada kelas ketimbang etnis, sebagai contoh beberapa aktivis mulai bersuara bahwa setiap kelompok petani yang mengelola lahannya dengan teratur bisa dikategorikan sebagai masyarakat adat. Ini mengidentifikasi bahwasanya terdapat kemungkinan aliansi agrarian antara masyarakat adat dan kelompok petani.

Terdapat empat alasan utama mengenai kebangkitan revivalisme adat yang terjadi di Indonesia. Pertama, adanya dukungan dari gerakan-gerakan organisasi lokal yang memperjuangkan hak-hak masyarakat adat hingga dukungan dari jaringan internasional. Kedua, terdapat ketidakpastian kesempatan yang meliputi demokratisasi dan desentralisasi pasca runtuhnya rezim otoriter Soeharto. Kemudian, pengalaman masa lalu akibat penindasan kelompok marjinal di masa orde baru, dan terakhir adanya cita-cita dalam imajinasi politik Indonesia di awal kebangkitan nasionalisme, yakni adat sebagai jembatan politik yang melibatkan keaslian, komunitas, kesetaraan, dan keadilan yang mana ini diimplementasikan dalam bentuk pemberdayaan, perlindungan, dan penguasaan sumber daya alam.

Sehingga, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ketertarikan pada isu adat membawa dampak bukan hanya sekadar pada hak-hak masyarakatnya namun juga memiliki hubungan dengan aspek politik, ekonomi, hingga kehidupan sosial yang lebih luas.

The Implications of Economic Change in Indonesia for Social Class Formation

Krisis ekonomi yang melanda Asia pada 1997, akibat kebijakan pemerintah Thailand dalam pengembangan Baht memberi pengaruh serius di Indonesia. PDB Indonesia terjun hingga lebih dari 13% di tahun 1998, dan baru kembali pulih seperti kondisi di tahun 1997 pada 2004. Krisis ini membawa dampak yang berat bagi daerah perkotaan disbanding perdesaan, banyak kelompok di kota yang mengalami penurunan penghasilan dalam jumlah besar. Menurut data pada matriks akuntansi sosial terjadi penurunan pendapatan pada masyarakat perkotaan dari 25% menjadi 20,3% dalam rentang 1995-2005. Di sisi lain, pendapatan dari kelompok pertanian cenderung menunjukkan peningkatan dibantu dengan peningkatan harga rupiah untuk produk ekspor pertanian.

Di tahun 2004, kondisi perekonomian Indonesia kembali pulih seperti pra-krisis, dan semakin membaik di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Komposisi kelas masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan turun antara 1999-2009 dan jumlah masyarakat kelas menengah tumbuh secara signifikan. Menurut Asian Development Bank, proporsi penduduk yang dikategorikan sebagai kelas menengah bertambah dari 25% menjadi 43% dari tahun 1999 hingga 2009.

            Kelas menengah di Indonesia lebih terkonsentrasi pada wilayah perkotaan yang terutama bekerja dalam pekerjaan berupah. Keadaanya lebih terdidik, memiliki tingkat kesuburan yang lebih rendah, dan rata-rata berkeluarga kecil. tetapi memiliki tantangan kebutuhan terhadap layanan publik yang berkualitas dan kestabilan finansial. Banyak dari masyarakat kelas menengah yang hanya mengandalkan asuransi kesehatan hingga pendidikan pada pihak swasta.

            Pertumbuhan kelas menengah menimbulkan berbagai persoalan baru mengenai mobilitas sosial dan peluang hidup. Pendidikan menengah hingga tinggi menjadi semakin penting sebagai jembatan menuju pekerjaan yang diharapkan. Tetapi masih ada kerisauan akibat keterbatasan akses terhadap masyarakat kelas menengah yang dapat menghambat terjadinya mobilitas sosial.

            Di sisi lain, peranan masyarakat Tionghoa sangat menarik perhatian, meski cenderung mendominasi sektor ekonomi swasta. Di tahun 2016, menurut Bank Dunia Sebagian besar masyarakat kelas menengah Indonesia diisi oleh etnis Tionghoa. Ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan dalam struktur ekonomi di Indonesia meski ditengah tantangan dan pengaruh ketimpangan ekonomi dan mobilitas sosial yang ada.

            Secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan kelas menengah di Indonesia sangat kompleks dengan implikasi yang heterogeny bagi pembangunan baik dalam sektor ekonomi dan sosial. Meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam menekan angka kemiskinan dan peningkatan terhadap akses pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, masih banyajk pula pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk menjamin pertumbuhan kelas menengah yang inklusif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Anne Both (2021), The implication of economic change in Indonesia for social class formation, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, vol.177,no.4, pp. 461-490

HENLEY, D., & DAVIDSON, J. S. (2008, July). In the Name ofAdat: Regional Perspectives on Reform, Tradition, and Democracy in Indonesia. Modern Asian Studies, 42(4), 815–852. https://doi.org/10.1017/s0026749x07003083

Teguh Dartanto, Faizal Rahmanto Moeis & Shigeru Otsubo (2020) Intragenerational Economic Mobility in Indonesia: A Transition from Poverty to the Middle Class in 1993–2014, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 56:2, 193-224, DOI: 10.1080/00074918.2019.1657795